HomePenulisHubungi Kami

Perlakuan Tax Amnesty Jilid II Terhadap Pengungkapan Harta Bersih yang Berada Di Luar Wilayah NKRI

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Tax Amnesty
05 December 2021
1 menit membaca
Perlakuan Tax Amnesty Jilid II Terhadap Pengungkapan Harta Bersih yang Berada Di Luar Wilayah NKRI

Melalui undang-undang yang disahkan pada tanggal 07 Oktober 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Pemerintah mengadakan program pengungkapan sukarela wajib pajak atau yang sering di sebut dengan Tax Amnesti Jilid II. Hal ini dapat diketahui pada BAB V UU HPP.

Wajib pajak yang memiliki harta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat mengikuti program pengungkapan suka rela wajib pajak dengan ketentuan harta bersih yang berada di luar NKRI dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan dinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, dalam hal ini wajib pajak dikenakan tarif 8% sesuai dengan Pasal 5 Ayat 7 Huruf C UU HPP.

Pengungkapan harta bersih tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 UU HPP. Surat ini disampaikan dengan memberikan lampiran pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (7) Huruf C dan Huruf D; dan pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau surat berharga negara dalam hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (7) Huruf A dan Huruf C, lampiran ini diatur dalam pasal 6 Ayat 2 Huruf D dan E.

Pengalihan harta bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 2 Huruf D wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022 dan wajib pajak wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau surat berharga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf E wajib menginvestasikan harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023 ketentuan ini diatur pada Pasal 7 Ayat 1 dan 2.


Tagar

peraturanundang-undang
Artikel Sebelumnya
Syarat Yang Wajib Dipenuhi Peserta Program Tax Amnesty Jilid II Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Ketentuan Tax Amnesty Jilid II pada WP Badan
05 December 2021
1 mnt
© 2022, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial