HomePenulisHubungi Kami

Penjelasan Harta Bersih dan Lampiran dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Tax Amnesty
15 December 2021
1 menit membaca
Penjelasan Harta Bersih dan Lampiran dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah kembali menyelenggarakan program pengampunan pajak. Saat ini pemerintah ingin mempermudah wajib pajak dalam masa pandemi Covid-19 dan mengingat penerimaan negara yang semakin turun serta adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) serta data perpajakan dari ILAP bahwa WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilanya. Hal ini menjadi perhatian sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak. Program pengungkapan suka rela wajib pajak atau sering disebut dengan Tax Amnesty Jilid II yang akan dijalankan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 ini adalah fasilitas pengampunan pajak bagi wajib pajak peserta Tax Amnesty Jilid I dan II.

Dalam program pengungkapan sukarela, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data atau informasi mengenai harta dimaksud. Hal ini dijelaskan pada UU HPP bab V pasal 5 ayat 1.

Wajib Pajak yang akan mengungkapkan harta bersihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Surat pemberitahuan pengungkapan harta yang akan disampaikan harus dilampiri dengan:

  • Bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
  • Daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
  • Daftar utang;
  • Pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
  • Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:
  1. Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  2. Surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dan huruf c.

Harta bersih yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final. Penghasilan yang bersifat final tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak, penjelasan ini tertuang dalam UU HPP bab V pasal 5 ayat 5 dan 6.


Tagar

lampiran
Artikel Sebelumnya
Ini Tarif dan Contoh Perhitungan Kebijakan II pada Tax Amnesty Jilid II

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Siapkan! Ini lampiran dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta pada Tax Amnesty Jilid II bagi WP OP
08 December 2021
1 mnt
© 2022, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial