HomePenulisHubungi Kami

Penentuan Dasar Pengenaan Pajak Tax Amnesty Jilid II

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Tax Amnesty
10 December 2021
1 menit membaca
Penentuan Dasar Pengenaan Pajak Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, yang didalamnya memuat mengenai Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang dapat dilihat pada BAB V Pasal 5 s.d Pasal 12. Program ini akan berlangsung mulai tanggal 1 Januari s.d 30 Juni 2022.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta sebagaimana dimaksud merupakan harta bersih yang dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pajak Penghasilan final sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif dapat dilihat sebagaimana dimuat dalam UU HPP BAB V Pasal 5 Ayat (7a, 7b, 7c, 7d, dan 7e).

Dasar pengenaan pajak yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Adapun nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih juga dihitung dengan 5 ketentuan:

  • Nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas;
  • Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah dan/atau bangunan. Serta nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor;
  • Nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  • Nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan
  • Nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan;

Sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.

Jika tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman dengan 5 ketentuan di atas, maka nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.


Tagar

dasar pengenaan
Artikel Sebelumnya
Ketentuan Bagi Wajib Pajak OP yang memperoleh Surat Keterangan dari DJP

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Contoh Format Formulir SPPH untuk Peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
18 February 2022
1 mnt
© 2022, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial