HomePenulisHubungi Kami

Pahami Tax Amnesty Jilid II yang Akan Segera Dilaksanakan

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Tax Amnesty
01 December 2021
1 menit membaca
Pahami Tax Amnesty Jilid II yang Akan Segera Dilaksanakan

Pemerintah kembali memberikan fasilitas pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid II. Hal ini dapat diketahui pada Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada 07 Oktober 2021. Didalam undang-undang tersebut terdapat bab yang membahas tentang program pengungkapan suka rela wajib pajak yang saat ini sering disebut dengan Tax Amnesty Jilid II, peraturan ini terdapat di BAB V UU HPP.

Program pengungkapan suka rela ini adalah bentuk pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Faslitas Tax Amnesty Jilid II ini diberikan mengingat penerimaan pajak yang anjlok akibat pandemi Covid-19 dan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) serta data perpajakan dari ILAP menunjukan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak. Berikut sistematika Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan dimualai pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Sistematika Harmonisasi Peraturan Perpajakan

SISTEMATIKA
BAB IAsas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1)
BAB IIKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)
BAB IIIPajak Penghasilan (Pasal 3)
BAB IVPajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)
BAB VProgram Pengungkapan Sukarela WP (Pasal 5-12)
BAB VIPajak Karbon (Pasal 13)
BAB VIICukai (Pasal 14)
BAB VIIIPeralihan (Pasal 15)
BAB IXPenutup (Pasal 16-19)

Terdapat 2 Skema kebijakan pada Program pengungkapan suka rela wajib pajak atau Tax Amnesty Jilid 2 yang akan segera di laksanakan ini.

Pertama, pada kebijakan I basis aset yang bisa mengikuti program pengungkapan suka rela wajib pajak adalah basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA atau bisa disebut dengan Alumni Tax Amnesty 2016-2017 bagi yang belum sempat mengungkapkan kewajiban perpajakannya kala itu, subjek pajak dalam kebijakan I ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tarif yang berlaku di kebijakan I ini juga beragam mulai dari 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy, 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN serta 11% untuk deklarasi LN.

Kedua, pada kebijakan kedua ini sedikit berbeda dengan kebijakan pertama. Perbedaan kebijakan ini dimulai dari subjek pajaknya,basis aset dan juga tarif yang dikenakan. Perlu diketahui bahwa subjek pajak pada kebijakan kedua ini adalah orang pribadi dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 dan tarif yang dikenakan adalah sebesar 12 % untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy, 14 % untuk aset LN repatriasi dan aset DN serta 18 % untuk deklarasi LN.


Tagar

tax amnesty
Artikel Sebelumnya
Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Perbedaan Latar Belakang Tax Amnesty JIlid I dan Tax Amnesty Jilid II
24 December 2021
1 mnt
© 2021, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial