HomePenulisHubungi Kami

Ketentuan Tax Amnesty Jilid II pada WP Badan

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Badan
05 December 2021
1 menit membaca
Ketentuan Tax Amnesty Jilid II pada WP Badan

Pemerintah akan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Terdapat dua program pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak.

Kebijakan I

Diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dulu menjadi peserta tax amnesty sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sementara kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 bagi wajib pajak orang pribadi baik yang sudah mengikuti program tax amnesty maupun yang belum.

Kebijakan II

Bukan untuk wajib pajak badan, program tax amnesty hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama sebagaimana disampaikan melalui kontan.co.id, WP Badan dikecualikan karena pada dasarnya jauh lebih tertata dengan diwajibkannya melakukan pembukuan pajak. Sehingga, WP Badan sudah lebih tertib membayar pajaknya sejak awal, karena administrasi yang memadai.

“Sekali lagi mereka (Wajib Pajak Badan) dari awal mereka memiliki infrastruktur perpajakan yang berbeda dengan WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi)”

Menurut Yoga yang dikutip oleh kontan.co.id.

Melihat penerapan tax amnesty yang terjadi 5 tahun lalu, kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) memang akan meningkat dalam 2 tahun, setelah program diselenggarakan. Namin di tahun ke 3 akan kembali normal seiring bertambahnya basis wajib pajak.

Dikutip dari kontan.co.id Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pada dasarnya keuntungan yang didapat oleh korporasi akan diberikan kepada pemiliknya, pemegang saham, dan sebagainya yang merupakan WP OP.

“Yang kedua badan sudah pernah diberi pengampunan waktu dulu, maka sudah fair, mestinya tidak pernah diberi. Maka asumsinya sekarang dianggap patuh. PT sudah banyak akuntan publik ada konsultan”

Menurut Prastowo yang dikutip oleh kontan.co.id.


Tagar

peraturanbadan
Artikel Sebelumnya
Jenis Harta yang Boleh Ikut Tax Amnesty Jilid II

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Simak! WP Badan yang Diperbolehkan ikut Tax Amnesty Jilid II
17 December 2021
1 mnt
© 2021, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial