Ketentuan Bagi Wajib Pajak OP yang memperoleh Surat Keterangan dari DJP

Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021. Seperti diketahui, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Pajak adalah atau program pengungkapan sukarela wajib pajak atau pengampunan pajak atau tax amnesty. Pada Tax Amnesty Jilid II ini, pemerintah mengungkapkan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak.

Wajib pajak juga bisa mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020. Program ini akan dilaksanakan selama 6 bulan yakni mulai dari 1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022.

Dalam UU HPP BAB V Pasal 10 Ayat (5) dijelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan UU HPP telah disahkan berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam UU HPP BAB V Pasal 10 Ayat (5a, dan 5b). DJP akan memberikan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh Wajib Pajak orang pribadi. Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan berlaku ketentuan:

• Tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2017, 2018, 2019, dan 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang belum diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.
• Kewajiban perpajakan yang dimaksud dalam huruf a adalah Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas Pemotongan dan/atau pemungutan, dan atau Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.
• Data dan atau informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.