Jenis Harta yang Boleh Ikut Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah kembali melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela atau Tax Amnesty Jilid II. Program ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang telah resmi disahkan. Dengan adanya program ini Wajib Pajak Kembali mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan harta-hartanya yang belum dilaporkan.

Program Tax Amnesty Jilid II ini akan dilaksanakan pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 dan peserta wajib mengalihkan hartanya paling lambat 30 September 2022. Tetapi ada aturan jenis harta yang boleh ikut serta dalam Tax Amnesty Jilid II.

Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagaimana dimaksud pada pada Bab V Pasal 8 Ayat (1) wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang:

• Diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2O2O
• Masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2O2O
• Belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2O2O, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada BAB V Pasal 5 Ayat (2) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang. Harta bersih juga dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib ajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2O2O.

Wajib pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) BAB V Pasal 8 Ayat (4) harus memenuhi ketentuan:

• Tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.
• Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.
• Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
• Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
• Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.