HomePenulisHubungi Kami

Ini Tarif dan Contoh Perhitungan Kebijakan II pada Tax Amnesty Jilid II

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Tarif
14 December 2021
1 menit membaca
Ini Tarif dan Contoh Perhitungan Kebijakan II pada Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini ternyata juga mengatur tentang pengampunan pajak yang pernah di selenggarakan pada tahun 2016-2017. Dalam Bab V di jelaskan tentang Program Pengungkapan Suka Rela Wajib Pajak yang sering di sebut dengan Tax Amnesty jilid II.

Dalam UU HPP ada 2 kebijakan yang perlu diperhatikan agar wajib pajak dapat mengikuti program pengungkapan suka rela wajib pajak atau tax amnesty jilid II. Berikut penjelsanya:

Kebijakan pertama dalam program Tax Amnesty jilid II diperuntukan untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang memiliki harta, didapat dan dilaporkan wajib pajak dari rentang 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015. Hal ini dapat diketahui dalam UU HPP pasal 5 ayat 4.

Kebijakan kedua dalam program Tax Amnesty Jilid II ini, berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan kekayaan yang diperolehnya pada 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT 2020.keterangan ini di sebutkan dalam UU HPP pasal 8 ayat 1.

Dilanjutkan dalam pasal 9 ayat 3 UU HPP yang menerangkan tentang tarif pph final atas harta wajib pajak yang dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi pada tahun 2020.

Maka wajib pajak diberikan kesempatan dengan tarif PPh Final sebesar:

  • 18% untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.
  • 14% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.
  • 12% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan energi terbarukan.

Contoj

Darma memiliki dua rumah dan satu rekening yang semua lokasinya di dalam negeri yang diperoleh selama 2016-2020, namun belum diungkapkan dalam SPT 2020.

Dua rumah Darma nilainya Rp 6 miliar dan satu rekeningnya di bank senilai Rp 3 miliar. Kedua hartanya tersebut ternyata belum dideklarasikan.

Darma bisa mengikuti program pengungakapan sukarela dengan mendeklarasikan rekening senilai Rp 1 miliar untuk dibelikan pada SBN. Maka tarif PPh final yang dikenakan kepada Darma adalah 12%.

Sehingga kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Darma yakni 12% dikali Rp 1 miliar. Kewajiban pajak Darma yang harus disetorkan ke negara sebesar Rp 360 juta.


Tagar

tarifkebijakan-2
Artikel Sebelumnya
Yuk Pahami! Tarif Kebijakan I pada Tax Amnesty Jilid II Beserta Simulasinya

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Pengampunan Pajak Jilid II Bakal Digelar, Catat Besaran Tebusannya
29 December 2021
1 mnt
© 2022, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial