HomePenulisHubungi Kami

Alasan Pemerintah Mengesahkan Tax Amnesty Jilid II

Oleh Redaksi PajakInd
Diterbitkan di Tax Amnesty
07 December 2021
1 menit membaca
Alasan Pemerintah Mengesahkan Tax Amnesty Jilid II

Pemerintah segera melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau dikenal dengan tax amnesty Jilid II mulai 1 Januari s/d 30 Juni 2022. Tax Amnesty sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayarkan melalui mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Hal ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Program ini disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Alasan yang melatarbelakangi program pengungkapan sukarela ini adalah:

  • Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak dan apabila ditemukan oleh DJP akan dikenai PPh final (PP-36/2017) yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Pasal 18 ayat (3) UU TA).
  • Masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengungkpkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d 2020.
  • Dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Tax Amnesty merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfat dan tujuan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas diatas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penuruan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
  2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
  3. Meningkatkan Penerimaan Pajak.

Skema yang digunakan saat ini untuk mengungkap harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan kepada DJP sejak 2016 sampai 2020. Adapun, tarif tax amnesty jilid 2 yaitu:

  • 12% atas harta bersih yang berada di wilayah Indonesia dengan ketentuan diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada BAB V UU HPP Pasal 9 Ayat (3a).
  • 14% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah Indonesia dan tidak diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada BAB V UU HPP Pasal 9 Ayat (3b).
  • 12% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V UU HPP Pasal 9 Ayat (3c).
  • 14% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V UU HPP Pasal 9 Ayat (3d).
  • 18% atas harta bersih yang berada di luar wilayah Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Indonesia.

Tagar

manfaat
Artikel Sebelumnya
Tambahan PPh Final bagi WP yang Tidak Penuhi Komitmen Repatriasi dan Investasi

Redaksi PajakInd

Content Writer

Artikel Terkait

Perbedaan Latar Belakang Tax Amnesty JIlid I dan Tax Amnesty Jilid II
24 December 2021
1 mnt
© 2021, dari PajakInd.

Dari PajakInd

Unduh AplikasiBlog PajakForum

Media Sosial